Kebijakan minuman keras Delhi telah membuat pemerintah AAP bingung, mendorong Lt Gubernur Delhi VK Saxena untuk memerintahkan penyelidikan, dan vendor meninggalkan ibukota. Pemerintah Delhi mengklaim bahwa kebijakan ini akan menguntungkan ibu kota dalam jangka panjang karena pendapatan akan meningkat setelah kebijakan tersebut diterapkan dengan benar. Sementara itu, masih banyak peraturan, seperti penurunan usia minum dan pengiriman minuman keras ke rumah, yang belum diterapkan dan diundangkan oleh Pemda dan masih tertunda.
Pertanyaan yang direkomendasikan oleh LG Saxena dapat memiliki efek yang lebih buruk pada politik saat ini.
Pemerintah Kejriwal mengklaim bahwa kebijakan tersebut merupakan respon terhadap banyak isu terkait perdagangan minuman keras. Organisasi ini menambahkan bahwa mafia minuman keras telah direduksi menjadi nol dengan menerapkan kebijakan yang minim intervensi pemerintah.
Sebelum kebijakan baru, pemerintah Delhi menjalankan hampir 500 toko minuman keras melalui berbagai instansi dan 200 dijalankan oleh pemain swasta. Kebijakan baru mengusulkan total 849 toko minuman keras di 32 distrik. Rencananya, setiap bagian Delhi akan memiliki rata-rata tiga toko. Namun, 67 kelurahan berada di area yang tidak diizinkan, sehingga total 200 toko tidak dibuka karena peraturan yang melarang aktivitas komersial.
Sementara itu, sembilan dari 32 kabupaten telah mencabut izin mereka dan beberapa lagi kemungkinan akan mengikuti.
Pemerintah Delhi belum mengumumkan syarat dan ketentuan, sedangkan syarat lama berakhir pada akhir tahun anggaran terakhir. Sejak itu, ada dua pembaruan.
Tanpa adanya kejelasan, para pelaku swasta yang masih bimbang karena kebingungan itu berencana hengkang dari ibu kota, yang berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar.
Sumber dari rumah LG Delhi dikonfirmasi ke India Today bahwa ada tuduhan korupsi dalam kebijakan minuman keras baru, meskipun belum terbukti. Sumber di Sekretariat LG mengkonfirmasi bahwa penyelidikan sedang dilakukan untuk memberikan lisensi ritel tingkat distrik untuk menjual minuman keras di Delhi.
LG VK Saxena telah memerintahkan penyelidikan tingkat sekretaris kepala dan merekomendasikan penyelidikan CBI atas tuduhan pelanggaran kebijakan cukai yang melarang munculnya monopoli dan kartel dalam perdagangan minuman keras. Klausul ini melarang penawaran oleh entitas yang memiliki daftar fasilitas manufaktur atau melalui perusahaan sejenis yang diduga telah dilanggar. Tuduhan lain terkait dengan promotor dan pemegang saham perusahaan yang masuk daftar hitam oleh pemerintah Madhya Pradesh karena menghindari cukai tetapi diberi lisensi terhadap Kebijakan Cukai Delhi 2021-2022.
Baca juga: Delhi Pergi dengan 240 Toko Minuman Keras. Tidak ada di beberapa daerah terkemuka di Delhi Selatan
#Kebijakan #Minuman #Keras #Delhi #Vendor #berencana #untuk #pergi #karena #pertanyaan #menutupi #situasi