Menolak tuduhan oleh pemerintah Maharashtra dan National High Speed Rail Corporation (NHSRCL) menciptakan rintangan yang tidak semestinya dalam proses pembebasan tanah, perusahaan menyebut proses pembebasan tanah pemerintah Maharashtra terhadapnya sebagai “ilegal”.
Pernyataan tertulis itu mencatat, “Ini jelas-jelas salah dan catatan dengan jelas menunjukkan bahwa setiap penundaan yang signifikan sepenuhnya disebabkan oleh responden (Negara Bagian dan NHSRCL). Respondenlah yang secara serius menunda proses akuisisi. “Mereka membatalkannya.”
Itu juga menyebut penghargaan yang diberikan oleh pemerintah negara bagian sebagai “ilegal dan karenanya batal demi hukum“. Masalah itu muncul di depan sebuah majelis yang terdiri dari Hakim Nitin Jamdar dan Hakim Sharmila Deshmukh pada hari Kamis dan ditunda hingga 21 November.
Ia juga mengklaim bahwa ada “banyak masalah ilegal dan paten” dalam prosesnya. Perusahaan juga mengatakan bahwa pemerintah negara bagian dan NHSRCL menunda proses pengadaan. Mengutip Undang-Undang Kompensasi yang Adil, affidavit menyatakan bahwa tidak ada laporan tentang biaya pengadaan tanah yang telah disiapkan.
Perusahaan juga mengajukan petisi yang menantang pemerintah negara bagian dan NHSRCL, yang keduanya menentangnya. Perusahaan meminta Mahkamah Agung untuk memerintahkan pemerintah negara bagian untuk menahan diri dari melanjutkan perintah yang dikeluarkan olehnya.
Baca Juga: Mitsubishi Raih Kontrak NHSRCL untuk Suplai Simulator Proyek Kereta Peluru Pertama India
Baca Juga: Kereta Peluru Mumbai-Ahmedabad: Pengerjaan Rute Gujarat 342 Km Sedang Berlangsung
#Proyek #kereta #peluru #BombayAhmedabad #Kompensasi #crore #adalah #sebagian #kecil #dari #jumlah #yang #telah #ditawarkan #kata #Godrej #Boyce