Mahkamah Agung Sri Lanka pada hari Rabu melarang mantan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, mantan Menteri Keuangan Basil Rajapaksa dan mantan Gubernur Bank Sentral Ajit Nivard Cabral meninggalkan negara yang dilanda krisis hingga 2 Agustus, dan menegakkan larangan perjalanan hingga 28 Agustus. Juli diperpanjang.
Menurut portal berita Colombo Gazette, petisi diajukan terhadap mereka oleh sekelompok termasuk mantan presiden Kamar Dagang Ceylon, Chandra Jayaratne, mantan juara renang Sri Lanka Julian Bowling, Jean Kanagarathena dan Transparency International Sri Lanka.
Para penggugat menuduh bahwa ketiganya bertanggung jawab langsung atas ketidakberlanjutan utang luar negeri Sri Lanka, default utang dan krisis ekonomi saat ini.
Pada 15 Juli, Mahkamah Agung Sri Lanka melarang ketiganya meninggalkan negara itu hingga 28 Juli, kata laporan itu.
Larangan itu kini telah diperpanjang hingga 2 Agustus.
Awal bulan ini, Basil dilarang meninggalkan Sri Lanka karena protes oleh penumpang dan pejabat di Bandara Internasional Bandaranaike di Kolombo.
Mantan menteri keuangan itu berusaha meninggalkan ruang tunggu bandara sebelum terlihat oleh penumpang yang mulai memprotes.
Akhirnya, petugas imigrasi turun tangan dan melarangnya meninggalkan negara itu di tengah protes anti-pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Gotabaya Rajapaksa, saudara dari mantan Presiden Sri Lanka Mahinda dan Basil, tiba di Singapura pada 14 Juli untuk perjalanan pribadi dari Maladewa setelah melarikan diri dari negaranya untuk menghindari pemberontakan rakyat terhadap salah urus ekonomi pemerintahnya.
Dia pertama kali melarikan diri ke Maladewa pada 13 Juli dan pergi ke Singapura pada hari berikutnya.
Rajapaksa telah mengeluarkan visa baru dari Singapura dan telah memperpanjang masa tinggalnya di negara itu hingga 11 Agustus.
Surat kabar The Straits Times melaporkan bahwa izin kunjungannya diperpanjang selama 14 hari.
Sri Lanka telah menyaksikan kerusuhan yang meluas selama berbulan-bulan atas krisis ekonomi terburuknya, dengan banyak yang menyalahkan mantan pemerintah yang dipimpin oleh Rajapaksa dan keluarganya karena salah mengelola ekonomi negara pulau itu.
Pemerintah menyatakan kebangkrutan pada pertengahan April, menolak untuk membayar utang internasionalnya.
Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu berada dalam cengkeraman gejolak ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang terburuk dalam tujuh dekade, yang menyebabkan jutaan orang berjuang untuk membeli makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan barang-barang penting lainnya.
#Sri #Lanka #memperpanjang #larangan #perjalanan #untuk #Rajapaksa #bersaudara #hingga #Agustus