Sebuah panel tingkat tinggi menteri gagal membuat banyak kemajuan di Pengadilan Banding Pajak Barang dan Jasa (GSTAT), yang bersidang awal pekan ini, karena negara-negara bentrok dengan Pusat atas pengadilan yang diusulkan.
Sumber mengatakan kepada Business Today bahwa beberapa negara bagian mencari perwakilan yang setara dengan Center di badan tersebut.
GSTAT dimaksudkan sebagai badan yang membantu dalam ajudikasi dan penyelesaian sengketa seputar skema pajak tidak langsung dan perlindungan hak-hak pembayar pajak dan kepentingan pendapatan Pemerintah Serikat dan Negara Bagian.
“Kami bekerja untuk konsensus di antara para anggota. Beberapa negara bagian menginginkan kekuasaan untuk menunjuk anggota pengadilan di tingkat negara bagian berada di tangan pemerintah negara bagian dan bukan Pusat. Kami akan bertemu lagi pada akhir bulan ini,” kata seorang pejabat pemerintah negara bagian untuk memecahkan masalah ini.
Kelompok Menteri GSTAT dipimpin oleh Wakil Ketua Menteri Haryana Dushyant Chautala. Ini termasuk Menteri Keuangan Andhra Pradesh B. Rajendranath, Menteri Industri Goa Mauvin Godinho, Menteri Hukum dan Hukum Rajasthan Shanti Kumar Dariwal, Menteri Keuangan Uttar Pradesh Suresh Khana dan Menteri Keuangan Odisha Niranjan Pujari.
GSTAT diusulkan oleh pemerintah tepat setelah implementasi UU GST pada tahun 2017. Namun karena adanya perintah dari Pengadilan Tinggi Madras, proses pembentukan badan ini tidak bisa dilanjutkan.
Jika selesai tepat waktu, laporan pemerintah tentang GSTAT dapat dipertimbangkan oleh Dewan GST ke-48 pada pertemuannya di Madurai bulan depan.
#Negaranegara #berselisih #dengan #Pusat #untuk #membentuk #pengadilan #GST