Dalam sebuah surat kepada Letnan Gubernur (LG) Vinay Kumar Saxena, Ketua Menteri Arvind Kejriwal mengangkat masalah konflik kepentingan dan hak Ketua untuk memilih Walikota Delhi.
Dalam surat tertanggal 7 Januari, kepala menteri Delhi bertanya kepada Pemda apakah istilah “manajer” hanya berarti Pemda dan apakah itu berarti “mengabaikan pemerintah terpilih” dengan mengutip Undang-Undang Perusahaan Kota Delhi (DMC).
Kejriwal mempertanyakan langkah LG Saxena mencalonkan direktur senior MCD yang menyiratkan konflik kekuasaan, dan meminta klarifikasi atas penggunaan istilah tersebut.
“Saya hari ini menemukan pernyataan dari kantor Anda yang mengatakan bahwa karena ketentuan yang relevan dari Undang-Undang DMC menyatakan bahwa ‘Direktur harus menunjuk ….' Jadi sepuluh walikota dan ketua untuk memilih walikota dalam surat Kejriwal Dinyatakan bahwa itu ditunjuk langsung dan dikomunikasikan kepada mereka oleh Anda tanpa campur tangan pemerintah terpilih.
“Tuan, dapatkah kami berasumsi bahwa ini adalah posisi resmi Anda bahwa dalam undang-undang atau konstitusi apa pun, tertulis bahwa Pemda/Administrator akan…” atau di mana pun pemerintah didefinisikan sebagai “Pemda/Administrator” dalam semua kasus tersebut telah Kejriwal menyatakan: “Pemda yang jujur harus menggunakan kekuasaannya dan secara langsung mengabaikan pemerintah terpilih atas kebijakannya sendiri?”
Dia lebih lanjut menjelaskan mengapa mungkin ada masalah dengan pendelegasian kekuasaan oleh pemerintah terpilih Delhi.
“Jika demikian, pemerintahan terpilih Delhi akan menjadi tidak relevan karena hampir setiap undang-undang dan setiap ketentuan memiliki kata ‘Administrator/LG' dan Dewan Menteri bekerja atas nama LG/Administrator.” Kejriwal mencatat.
Ketua Menteri Delhi telah meminta tanggapan LG Saxena atas surat tersebut dan juga pemahaman yang lebih baik tentang klausul ‘LG/Administrator'.
“Apakah ini berarti bahwa untuk selanjutnya Anda akan menjalankan pemerintahan Delhi secara langsung melewati pemerintahan terpilih. Dalam semua urusan yang dilimpahkan juga? Tolong jelaskan?” Surat Arvind Kejriwal dibacakan.
Ia melanjutkan bahwa dengan pemahaman dan posisi LG, “maka Perdana Menteri dan semua Ketua Menteri menjadi tidak relevan, karena di semua undang-undang dan konstitusi, kata yang digunakan adalah Presiden/Panglima dan bukan Perdana Menteri/Ketua.” Menteri.”
Ketua Dewan Delhi juga menanyakan kepada LG Saxena tentang pembentukan Panitia Haji dalam surat ini. Dia bertanya apakah pemerintah terpilih yang dipimpin AAP di Delhi juga diabaikan.
#Surat #Kejriwal #kepada #Delhi #tentang #krisis #MCD #Pemerintah #terpilih #akan #menjadi #tidak #relevan #jika..